(MASTER PLAN) Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Banjar
Laporan Akhir ini disusun sebagai tahap akhir dalam Rancangan kegiatan pekerjaan Penyusunan Cetak Biru (Masterplan) Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Banjar Yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan juga u
6
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016
Pemberian Penguran dan Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah
7
SURAT EDARAN NO.648/1062
Tentang: Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
8
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO.19 TAHUN 2017
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaiman Telah di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
9
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO. 55 TAHUN 2017
Tentang: Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
10
LKJIP DPMPTSP 2017
11
BKPM RI No:205/A.5/B.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019
Pedoman Perizinan Berusaha di Sektor Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Melalui OSS (Online Single Submission)
12
KODE ETIK
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar No. 10.2 Tahun 2019 Tentang "KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BANJAR" Tanggal 25 Maret 2019.
13
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banjar No. 010.1 Tahun 2019 Tentang "STANDAR PELAYANAN PUBLIK" Tanggal 25 Maret 2019.
14
SOP UMUM KEPEGAWAIAN
SOP UMUM KEPEGAWAIAN
15
SOP KEUANGAN
SOP KEUANGAN
16
SOP PROGRAM
SOP PROGRAM
17
SOP PERIZINAN JASA USAHA
SOP PERIZINAN JASA USAHA
18
SOP PERIZINAN TERTENTU
SOP PERIZINAN TERTENTU
19
SOP PM
SOP PM
20
SOP DALAK
SOP DALAK
21
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMTSP KABUPATEN BANJAR NOMOR: 013/DPMPTSP/VI/2019
PERSYARATAN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DI KABUPATEN BANJAR.
22
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 503/6491/SJ TANGGAL 17 JULI 2019
TENTANG "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH"
23
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 47 TAHUN 2017
Tentang " PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANJAR"
24
SURAT EDARAN NOMOR 4/SE-PF.01/VII/2019 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERCEPATAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA MENDORONG PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI DAERAH
25
BKPM NOMOR: 5743/A.8/B.1/2019
RENCANA PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) VERSI 1.1 PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2019
26
BKPM NOMOR: 11/A.7/B.1/2020 Tanggal 12 Februari 2020
Evaluasi Implementasi Standardisasi Izin Lingkungan dalam Online Single Submission (OSS).
